Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

Komisi C DPRD Lamsel akan Panggil Dinas PUPR Terkait Jembatan Way Urang

Lampung Selatan (Inframerah) : Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lampung Selatan Sunyata ST, direncanakan akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sunyata, Rabu (30/1) kepada media ini bahwa diperkirakan pada minggu depan sudah akan dilakukan Hearing (dengar pendapat) terkait pembangunan jembatan pasar Impres didesa Way Urang Kalianda ” Sudah saya jadwalkan untuk Hearing dengan Dinas PUPR pekan depan ” kata Sunyata.

Sejak awal Komisi C DPRD Lampung Selatan melakukan pemantauan tentang perkembangan pbangunan Jembatan di Way Urang yang direncanakan bersumber dari dana CSR, berdasarkan analisa penyelesaian pembangunan jembatan tersebut akan menelan biaya sebesar Rp. 1.2 Milyar ” kata Sunyata.

Oleh karena itu pihaknya sudah menjadwalkan Hearing dengan Dinas PUPR untuk meminta keterangan tentang pembangunan jembatan yang cukup vital bagi warga Kalianda dan sekitarnya ” tutur Kader PDI Perjuangan ini.

Terpisah, Ketua Komisi C, Sunyata, SP yang ditemui media ini diruangannya mengatakan komisi C telah memantau perkembangan pembangunan jenbatan yang direncabakan menggunakan Daba CSR itu Setidaknya, untuk selesaikan pembangunan jembatan itu butuh dana tidak sedikit, bisa mencapai 1,2 M. “selain memantau perkembangan terkini, kita juga telah menjadwalkan untuk hearing dengan pihak terkait seperti Dinas PUPR Pemkab Lansel. Undangan sudah kita sebar, dijadwalkan Senin depan akan dilakukan hearing, ” pungkas Sunyata, ke media ini. Sementara itu, Aqrobin, LSM Pro Rakyat melalui chat WA ke media ini mengatakan CSR Sejati untuk Masyarakat di gunakan sebaik-baiknya tuk kepentingan masyarakat. “Jadi kalau Mr T sebagai Koordinator CSR harusnya lebih Berpihak dan dekat kemasyarakat bukan kepada Penguasa?. Dana CSR Ratusan Juta bahkan bisa jadi Milyaran, harusnya Pengelolaannya dan penggunaannya Harus Jelas, Transaparan, Akuntabel dsb. Sedangkan selama ini bagaimana? Soal Pembangunan Jembatan yg katanya dari Dana CSR apa sudah Transparan, Akuntabel dsb? Jangan sampai CSR jadi Lahan baru bagi Oknum untuk Melegasi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Masyarakat dari Pihak Swasta,” jelas Aqrobin, yang nengaku ikut prihatin dengan kondisi yang terjadi diera kepemimpinan Nanang Ermanto tersebut. Lebih jauh di katakannya, turunkan dan ganti Koordinator CSR dan Audit Dana2 dari Perusahaan yg sudah di keluarkan lewat Forum CSR. “Jangan ada lagi Penyimpangan2 Dana di Lamsel dalam bentuk apapun oleh siapapun. Malu kita sama Khalayak, apa kata Dunia? Jangan sampai Lamsel di Cap jadi Sarangnya orang2 Korup dan Dzolim,” lanjut Aqrobin bersemangat. (Awal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *