Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

PTSL Di Desa Sukatani Dipungut Biaya Rp500-600 Ribu

Lampung Selatan (Inframerah) : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)tahun 2018-2019 di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan sepertinya bakal ramai dan berpotensi bermasalah. Hal ini seiring dengan adanya kesepakatan yang dibuat dalam peratusan desa setempat untuk pembuatan sporadik sebesar Rp500-600 ribu.

Ditemui awak media, kades Sukatani, Legimin mengatakan progarm yang dijalankannya sudah berjalan sesuai dengan aturan di desa mereka.

“ Karena kami (pemerintah desa-red) sudah mempunyai peraturan desa (Perdes) yang digunakan  sebagai payung hukum nya,” kata Legimin belum lama ini.

Sayangnya saat awak media mencoba untuk melihat perdes yang dimaksud, Legimin menjawab perdes tersebut ada dan disimpan di balai desa.

Nnanti saja kalian ke sini lagi untuk melihatnya’,” katanya.

Legimin juga menerangkan apabila ada tanah yang akan dibuatkan sertifikat harus terlebih dahulu memiliki sporadik atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh desa.

“Sedangkan untuk pembuatan surat tersebut (Sporadik), kami sudah membuat kesepakatan yang kami tuangkan dalam bentuk perturan desa,” imbuhnya seraya mengatakan untuk rincian nya Yaitu Rp500s/d 600 ribu.

Camat Kalianda, Erdiansyah, saat dimintai tanggapannya menjelaskan bahwa perdes yang dibuat oleh desa tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,.

“Bahkan hal ini sudah dihimbau oleh pemkab  Lam – Sel beberapa waktu lalu bahkan sudah diberi surat edaran untuk masalah PTSL ini ,” kata dia.

Adapun Perdes yang dikeluarkan oleh desa Sukatani melebihi ketetapan yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Kades Legimin seharusnya tidak boleh melebihi dari ketetapan undang-undang.

Kalaupun ada oknum melanggar peraturan diatasnya baik itu perpres (Peraturan Presiden) atau Permen (Perturan Mentri) selanjutnya akan berurusan dengan hukum karena jelas itu pungutan liar,” tegas Erdiyansyah.

Erdiyansyah.

Juga mengatakan perdes yang dibuat oleh pihak desa harus diketahui oleh kecamatan untuk mendapatkan reperensi /pengesahan, jadi saya juga belum mengetahui pasti masalah perdes Desa Suka Tani yang kalian pertanyakan.

“Tentang program pembuatan PTSL saya tegaskan tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan yaitu Rp200 ribu,” tandasnya.

Artinya, lanjut Erdiyansyah, kalau ada yang lebih dari ketentuan dirinya tidak bertanggung jawab. Apabila ada oknum kepala desa yang membuat peraturan melampaui peraturan dari pusat akan mereka tegur dan kami ingatkan bahwa sudah ada aturan yang harus dipatuhi.

“ Adapun kewenangan kami (Camat-red) hanya bisa menghimbau dan menegur Kepala desa yang melangkahi peraturan,sedangkan apabila diketemukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya maka hal ini menjadi kewenangan aparat penegak hokum. Saya harap Kepala desa atau jajaran yang menangani program ini jangan main-main dengan peraruran,” tutupnya.

Sementara salah satu aktivis di Lampung Selatan, Ketua LSM Nusantara, Ibrahim mengatakan pembuatan Sertifikat tanah masyarakat sudah diberikan kemudahan oleh pemerintah. Tettapi masih saja ada oknum kepala desa yang diduga melakukan pungli dengan berbagai alasan.

“Kita harus dampingi rakyat, jangan rakyat dibuat susah oleh oknum pemerintah desa,” kata Ibrahim.

Dikatakan Ibrahim, pemerintah sudah mengatur hal ini dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  pasal 423 dikenai ancaman hukuman enam tahun penjara.

Pelaku juga melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Papar ‘Nya”. (Awal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *