Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

DPRD Lamsel Komisi I Adakan Monitoring Persiapan Pelaksanaan ADD dan DD TA 2020

Lampung Selatan (Inframerah) :Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan adakan monitoring persiapan pelaksanaan Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2020, diseluruh desa di Kecamatan Sragi, pada Jumat (07/2/2020).

“Kegiatan Monitoring rutin, untuk awal tahun ini memang kita awali mulai dari Kecamatan Sragi,dan nanti akan terus bergulir ke Kecamatan yang lain” kata salah satu anggota komisi I, Dede Suhendar pada awak media, seraya menambahkan bahwa desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Dimana tolak ukur pembangunan ada di desa.

Anggota Komisi I, dari partai PKS ini, dalam monitoring menitik beratkan sosialisasi PP Nomor 11 tahun 2019 tentang penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa. Dimana siltap aparatur desa setara dengan ASN golongan II a.

“Pada Th 2020 ini kenaikan siltap telah dituangkan dan terakomodir dalam APBD dengan pos anggaran ADD. Dengan begitu pastinya kita harapkan Dapat berbanding lurus dengan peningkatan kinerja aparatur desa,”paparnya.

Selanjutnya Dede juga mengungkapkan, dengan adanya pernyataan dari Kopsurgah KPK yang menyebutkan bahwa pengelolaan DD dan ADD di Lampung Selatan adalah yang terburuk di Provinsi Lampung merupakan tamparan keras sekaligus motivasi untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

“Untuk itu Kami dari DPRD khususnya Komisi I (Satu) Lampung Selatan berkomitmen untuk mengawal pengelolaan ADD dan DD ini dari awal hingga realisasi akhir tahun nanti. Kami akan pantau terus pada tiap tahapannya , apa dan bagaimana ADD dan DD dikelola sudah sesuai apa belum dengan peraturan yang telah ditetapkan,” papar beliau ini.
Dede menambahkan penanganan pelanggaran terhadap DD ini bersifat pembinaan dengan syarat tertentu sesuai regulasi,

“Pembinaan itu terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, namun jika ditemukan ada indikasi pidana, maka penanganannya pun dilakukan tindakan penegakkan hukum,” tuturnya.
Untuk itu,aparat pengawas internal pemerintah (APIP) harus dapat menjalankan Tupoksi nya dengan objektif serta bertanggung jawab.

“Jangan Pula (APIP) dijadikan alat ‘pengondisian’ bagi desa. Kedepannya kita minta segala penanganan, baik temuan maupun laporan masyarakat terhadap pengelolaan dana di desa dapat dilakukan secara transparan agar masyarakat luas dapat bersama-sama ikut mengawasi. Jadi tidak ada lagi istilah ” Bagaimana mau lantai bersih, jika sapunya sendiri kotor,” pungkasnya.

Sementara, dalam rombongan monitoring itu turut serta wakil ketua DPRD, Agus Sartono, Komisi I Bambang Irawan dan sejumlah anggota komisi I lainnya.

Terungkap dalam pertemuan, Komisi I juga turut menyoroti pengelolaan BUMDes yang hampir di seluruh desa di Lamsel dinilai stagnan. Dibutuhkan inovasi dan improvisasi pengelolaan BUMDes yang dapat meningkatkan PADes.

“Untuk BPD, agar dapat memberi dorongan dan masukan bagi pengelolaan BUMDes. Jika BUMDes nya dikelola dengan baik tentu akan memberikan kontribusi bagi kenaikan PADes. Jika hal itu dapat diimplementasikan, maka tunjangan BPD dapat dinaikan seiring dengan naiknya PADes,” kata ketua komisi I Bambang Irawan. (Jus/Wal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *