Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

Temui Pendemo UU Cipta Kerja, Herman HN Sampaikan Tiga Poin Pernyataan

INFRAMERAH(Bandarlampung) :
Walikota Bandarlampung HerMan HN menemui Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Bandarlampung yang melakukan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Pemerintah Kota Bandarlampung, Senin(12/10/2020).

Dalam pertemuan itu, Herman HN menandatangani surat pernyataaan yang terdiri dari tiga poin yaitu :

1. Tentang Surat Izin Usaha, Setiap izin usaha harus ada izin lingkungan, alasannya agar tidak mencemaru lingkungan dan merugikan masyarakat

2. Tentang PHK, gaji buruh dinaikan terlebih dahulu sebesar 100 persen atau dua kali lipat baru sebaliknya diberikan pesangon sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perusahaan tidak melaksanakan sesuai perundang-undang maka perusahaan diberikan sangsi pencabutan izin usaha.

3. Tentang Upah, Upah buruh perjam ditentukan oleh pemerintah daerah dan setiap tahun naik upahnya.

Heman HN juga mengatakan bahwa Mahasiswa demo tujuannya baik karena menginginkan rakyat sejahtera dan semua ini harus dipikirkan oleh pemimpin.

“saya sudah buat tiga pernyataan salah satunya sekarang ini tentang UU lingkungan yang tidak ada izin lingkungan hidup, perusahan itu harus ada surat izin lingkungan agar limbahnya tidak menggangu masyarakat, merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat,”ujar Herman HN

Ditempat yang sama, Ketua IMM cabang Bandarlampung mengatakan ini merupakan hasil lanjutan dari mahasiswa IMM Provinsi Lampung dan hari ini bapak Walikota Herman HN sudah satu frame dengan IMM poin-poin yang sudah IMM ajukan.

“alhamdulillah aksi kita hari ini disambut baik, hanggat oleh bapak kita, pimpinan kita bapak Waliikota Herman HN yang sudah mengelurkan penyataan dalam suratnya dan di Tandatangani,”

Lanjutnya, ada tiga poin yang ditolak oleh beliau terkait izin lingkungan mendirikan usaha harus ada izin lingkungan, ketika di dalam UU Omnibus Law tidak ada tetapi hanya izin usaha saja tetapi bapak walikota menolak keras karena UU Izin lingkungan sangat perlu.

“ini yang disikapi oleh pak wali bahwa ini perlu adaa ketika dilihat UU Omnibus Law tidak ada tetepai hanya izin usaha saja tetapi pak wali menolak keras, kami hari ini satu frem dengan IMM dan Pemkot Bandarlampung sangat menolak, ada tiga poin yang ditolak pak wali sama seperti yang kami ajukan, salah satunya Izin usaha harus ada izin Lingkungan,”pungkasnya. (nuy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *