Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

Walikota Herman HN Terima Aspirasi Empat Perwakilan IMM Bandar Lampung

INFRAMERAH(Bandarlampung)- Walikota Bandarlampung Herman HN, menerima 4 orang perwakilan mahasiswa dari IMM Cabang Kota Bandarlampung, yang menggelar aksi damai penolakan UU Omnibus Law, di kantor pemerintah kota Bandarlampung, Senin (12/10/2020).

Walikota dua periode ini menerima perwakilan mahasiswa dengan terbuka, ramah dan baik saat bertemu di ruang rapat Walikota setempat.

Berdasarkan pantauan IMM menyampaikan beberapa aspirasinya didepan walikota di antaranya yaitu agar Wali Kota menolak pengesahan RUU atau UU Omnibus Law.

Ketua Umum IMM Bayu Pranyoto mengungkapkan, apa yang menjadi seluruh anggota dan pengurus IMM ini menjadi tolak ukur dalam pengesahan UU tersebut dan walikota dapat meneruskan aspirasi yang mereka bawa.

Selain itu, ada yang menjadi perhitungan dari IMM sendiri mengenai izin lingkungan yang disebutkan dalam UU Omnibus Law yaitu dimana izin lingkungan diganti oleh izin usaha saja. Karena akan ditakutkan kedepannya bagi para mahasiswa, lingkungan akan terabaikan dan rusak dengan adanya UU Omnibus Law ini.

Menjawab semua itu, Herman HN mengungkapkan bahwa dirinya pun satu pendapat dengan mahasiswa dari IMM ini, terkait dengan izin lingkungan. Dimana izin lingkungan harus menjadi tolak ukur dan diperhatikan dalam proses investasi.

Namun demikian, dirinya tidak memiliki wewenang untuk menghentikan atau menolak UU Omnibus Law itu. Sebab terkait hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“UU itu bukan kewenangan saya, kewenangan Pemerintah Pusat dengan DPR. Saya juga setuju dengan izin lingkungan yang adik-adik tolak itu, karena itu dapat berdampak pada rakyat. Karena percuma investasi naik tetapi limbah merusak lingkungan akan berdampak juga pada rakyat,”jelas Herman HN

Herman HN mencontohkan, di dalam UU Omnibus Law itu banyak yang dapat disesuaikan dengan peraturan daerah atau kota sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian rakyat.

“UMK tergantung Pemerintah Daerah atau Kota, seperti selama ini di Pemerintah Kota UMK saya naikkan, saya ingin memuliakan masyarakat tingkat bawah, saya ingin buruh sejahtera,” pungkasnya. (nuy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *