Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

Serly Sudah Dehidrasi, Pihak RS Ryacudu Tidak Berikan Pelayanan

Lampung Utara (IF) : Perlakuan tidak pantas terpaksa diterima Serly (3) dari pihak Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Pasalnya saat sang ayah, Sarnubi (40) membawa putrinya pada Rabu (30/12/2020) sekitar pukul 11.00 wib yang menderita diare itu ditolak dan menyarankan dibawa ke rumah sakit lain, padahal RS Ryacudu tempat pengobatan terbaik di daerah itu.

“Anak saya disuruh pihak pihak rumah sakit untuk dibawa ke rumah sakit lain,” kata Sarnubi kepada awak media, Rabu (30/12/2020).

Menurut Sarnubi, seharusnya apapaun kondisinya, pihak rumah sakit memberikan pertolongan terlebih dahulu kepada calon pasien, terlebih lagi jika kondisi pasien cukup mengkhawatirkan.

“Mereka beralasan dokter spesialis anak yang ada di RS Tidak ada, itu ucapan salah satu dokter yang piket,” ungkap Sarnubi.

Sementara usai disarankan ke RS lain, Serly akhirnya mendapatkan perawatan di RS Handayani dan kondisinya sudah kunjung membaik.

“Alhamdulillah sudah masuk ruangan (RS HAndayani) , cerewetnya sudah mulai lagi,” imbuh Sarnubi.

Sarnubi yang juga berprofesi wartawan ini juga sudah melaporkan hal ini ke Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok atas kekecewaanya terhadap pelayanan RS Ryacudu.

Wartawan media ini mencoba mengontak Plt Derektur RSD Mayjend HM Ryacudu Lampung Utara, Syahindra melalui telepon seluler plus via Whatsaapp namun tidak ada jawaban.

Sementara Plt Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Manan saat dihubungi via whatsapp mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Plt Derektur RSD Mayjend HM Ryacudu terkait persoalan tersebut.

“Sudah dikoordinasikan ke IGD dan dokter piket, bahwa pasien dilihat dengan diagnosa diare hampir dehidrasi. Jadi segera disarankan untuk ke rumah sakit lain menanganinya dengan cepat. Karena Rumah Sakit Ryacudu dokter spesialis anak cuma hari Selasa dan Kamis. Jadi pasien dilihat dan diperiksa dulu sama dokter piket. Ini penjelasan Rumah Sakit Umum kata Maya Manan via whatsapp, Rabu (30/12/2020).

Merujuk ke Pasal 32 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tegas menyatakan bahwa, fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan. (r)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *