Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

Harapan Baru Petani Lampung

Presiden Joko Widodo telah meresmikan bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 2 September 2021 lalu. Bendungan yang menelan biaya 1,78 triliun ini memiliki kapasitas menampung air 68 juta meter kubik dan diperkirakan akan mampu mengaliri 72.000 hektar area pesawahan sekaligus dapat mereduksi banjir. Seluruh area pesawahan di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kota Metro dipastikan tercukupi kebutuhan airnya. Merujuk pada Keputusan Kementerian ATR/BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 luas baku sawah di empat kabupaten tersebut baru 68.868,69 hektar, masih dimungkinkan pengembangan saluran irigasi ke kabupaten lainnya agar kapasitas air yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi harus menjadi prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Air tidak akan mengalir hingga ke area persawahan tanpa didukung sistem irigasi yang tertata dengan baik. Kondisi jaringan irigasi sekunder, tersier dan kwarter banyak ditemui dalam kondisi rusak. Ini menjadi pekerjaan rumah yang segera harus dibereskan agar bendungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani yang mengusahakan tanaman di area pesawahan.
Bendungan Way Sekampung dengan luas genangan 800 hektar ini akan dimanfaatkan juga sebagai destinasi wisata dan pembangkit listrik dengan kapasitas 5,4 megawaat. Dengan kapasitas sebesar itu, pembangkit listrik dari bendungan Way Sekampung akan menjadi andalan suplai aliran listrik di Provinsi Lampung. Aset negara yang cukup besar ini harus dijaga dan dirawat dengan baik agar dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama. Biaya perawatan harus disediakan untuk menjamin bendungan ini dapat berfungsi dengan baik.
Dengan rampungnya pembangunan bendungan Way Sekampung, cita-cita menjadikan Lampung sebagai lokomotif pertanian di Indonesia sudah semakin nyata. Jika Lampung berhasil menjadi lokomotif pertanian tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Dengan berbekalkan kecukupan air, pemerintah dapat bekerjasama dengan petani dalam menentukan waktu tanam dan jenis komodidas yang akan ditanam di area persawahan. Tidak menutup kemungkinan aliran irigasi akan merambah ke daerah peladangan yang akan ditanami komoditas ekspor yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Keinginan Gubernur Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi yang dipimpinnya tidak cukup dengan membangun infrastruktur saja. Pendampingan kepada petani saat mulai menanam sampai panen juga menjamin produksi hasil panennya dapat dibeli dengan harga yang sepadan dengan jerih payah yang dikeluarkan sangat diperlukan. Ketersediaan pupuk saat dibutuhkan juga harus terpenuhi, berantas semua mata rantai yang dapat menimbulkan kelangkaan pupuk. Petani juga diberikan bimbingan agar mampu mengatur, menyimpan, dan mengolah padi menjadi beras, mengolah jagung menjadi jagung pipilan kering yang berkualitas super. Kelompok tani juga harus didorong untuk membangun industri pengolahan padi dan jagung secara mandiri.
Kebijakan Stabilitas harga komoditas padi sangat dibutuhkan. Selama ini, petani kerap merugi karena saat panen harga jual padi berada dibawah Harga Pokok Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan pemerintah, sementara harga benih dan pupuk cenderung naik. Turunnya harga gabah pada puncak panen raya merupakan masalah yang terus terjadi selama ini. Pada bulan Maret 2021 BPS Lampung mencatat masih ditemui harga gabah Rp. 3.700,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Ciherang dan Inpari32 terdapat di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Selama Bulan April hingga Agustus 2021 BPS Lampung kembali mencatat harga gabah berada pada kisaran Rp. 3.300 sampai Rp. 4.050 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Muncul dan Ciherang terdapat di Kecamatan Palas, Sragi dan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Rendahnya harga gabah ditingkat petani disebabkan kualitas gabah hasil panen tidak memenuhi standar pembelian Bulog. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gabah dengan menyediakan mesin pengering gabah di tingkat desa sentra padi.
Perluasan area pesawahan yang ditanami padi organik perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebagai komoditas unggulan petani padi di Lampung. Di masa pandemic covid-19 masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan makanan yang sehat untuk keluarganya. Beras organik menjadi pilihan yang sangat bijak untuk mengurangi resiko penyakit yang ditimbulkan dari dampak penggunaan bahan kimia dan pestisida yang sudah masif digunakan petani padi. Kementrian Pertanian menyebutkan sentra padi organik saat ini masih spot-spot kecil dan belum di hamparan luas. Sentra padi organik terutama di wilayah Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Utara pada tahun 2019 baru ada 215 hektar, sedangkan pangsa pasar beras organik semakin meningkat. Pengembangan padi organik di Provinsi Lampung tentu masih terbuka lebar. Dengan bermodalkan air irigasi dari bendungan Way Sekampung yang berlimpah juga dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten sangat mungkin menjadikan Lampung sebagai lumbung beras organik nasional. Dukungan penuh dari pemerintah kepada petani dengan memberikan penyuluhan yang intensif dan pendampingan cara mengelola padi organik kepada petani menjadi kunci keberhasilan meningkatnya produksi padi organik di Provinsi Lampung.
(DhyanTanu Harsa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *