Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

DPRD Dukung Pemkab Lamsel Selesaikan Polemik Pedagang

LAMPUNG SELATAN, infra-merah–Menyikapi adanya polemik dan permintaan persatuan pedagang pantai Sebalang Kecamatan Kabitung untuk mencabut ijin wisata PT Tanjung Selaki, Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Selatan Agus Sartono angkat bicara.

Menurut Agus Sartono, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk dapat segera menyelesaikan polemik tersebut, jangan sampai timbul permasalahan baru.

Menginggat kata Agus, kondisi pandemi saat ini tentunya dapat dirasakan masyarakat, apalagi para pedagang yang penghasilannya dari jualan seperti dipantai. Sebab, mereka mendapatkan penghasilan dari para pengunjung yang berwisata.

“Pemerintah Daerah harus segera mengambil sikap dengan memanggil pihak-pihak terkait dan segera di selesaikan,” tegas Agus Sartono kepada media melalui pesan WhatsAppnya, Jum’at 28 januari 2022.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Selatan ini menambahkan, pihak Legislatif tentunya mendukung Pemkab Lamsel segera menyelesaikan polemik tersebut. Bahkan kata Agus, pihaknya bakal memanggil pihak terkait guna mencarikan solusi yang terbaik.

“Iya jika ada surat. Liat nanti perkembangan gimana, kalo kira-kira memang ada surat masuk ke DPRD terkait masalah ini akan kita jadwalkan untuk hearing,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Persatuan pedagang Pantai Sebalang Kecamatan Katibung meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan segera mencabut ijin pariwisata milik PT Tanjung Selaki.

Hal itu diketahui dimana ratusan pedagang pantai sebalang Kecamatan Katibung melayangkan surat yang ditunjukan kepada Bupati dan Dinas Periwisata Lampung Selatan pada 15 Januari 2022 dengan tembuasan Gubernur Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, DPRD Lamsel, Kodim 0421/LS, Kapolres Lamsel, Kapolsek dan Camat Katibung.

Terkait Desakan Pedagang Pantai Sebalang, DPRD Minta Pemkab Lamsel Tegas & Diselesaikan
Surat Permohonan, Persatuan Pedagang Pantai Sebalang Kecamatan Katibung, Lamel.
Bahkan dalam surat itu, masyarakat pedagang pantai sebalang akan menggelar aksi (demo) dikantor Pemkab Lamsel jika surat yang diberikan tak kunjung ada tanggapan dan polemik tidak segera diselesaikan secepatnya.

Dalam surat prihal meminta pencabutan surat ijin PT Tanjung Selaki, sebab saat ini PT Tanjung Selaki melakukan pengambilan tiket masuk sebesar Rp25 ribu kepada pengungjung dipinggir jalan yang tentunya tidak mengindahkan keputusan bersama pada saat itu. Sementara polemik permasalahan antar pihak pemilik lahan belum ada kesepakatan.

Dimana keputusan bersama yang dihadiri beberapa unsur pimpinan Pemkab Lamsel ada beberapa poin salah satunya jika permasalah belum selesai, maka tidak diperbolehkan ada yang mengambil tiket masuk sebelum persamalahan antar pihak pemilik lahan ada kesepakatan.

“Tapi nyatanya, keputusan bersama di Pemda Lamsel tidak digubris lagi oleh mereka dan tanpa musyawarah lagi ambil ticket masuk dipinggir jalan menuju pantai sebalang,” ujar Bakarudin selaku Ketua Persatuan Pedagang Pantai Sebalang kepada media, Rabu (26/1/2022).

Dia mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dapat segera menindaklanjut dan mencabut ijin pengambilan tiket oleh PT Tanjung Selaki.

“Harapan kami masyarakat pedagang sebelum ada penyelesaian /kesepakatan antar pihak para pemilik lahan agar tidak ada pemungutan ticket dahulu seperti keputusan waktu rapat di Pemda Lamsel tahun 2020 lalu. Makanya kami kirim surat ke Bupati dan Dinas terkait, jika tidak digubris, maka kami akan menggepas aksi di Pemkab Lamsel,” kata dia.

Dia menjelaskan, dampak dari adanya pemungutan tiket masuk 25 ribu perorang oleh PT Tanjung Selaki membuat para pengunjung sepi karena mahal, sehingga yang mengakibatkan pendapatan pedagang pantai menurun drastis.

“Para pengunjung sepi karena bayar tiket mahal, sehingga imbasnya kepada para pedagang yang berjualan di pantai Sebalang menurun, bahkan ada yang tutup,” jelasnya.

Untuk itu kata dia, pihaknya meminta kepada Pemkab Lampung Selatan untuk segera menertibkan sekaligus mencabut ijin PT Tanjung Selaki. Tak lupa juga para pedagang meminta pihak Dewan Rakyat bisa menfasilitasi persoalan di Pantai Sebalang.

“Harapan kita pak Bupati Lamsel dan dinas terkait segera mengambil tindakan. Kemudian kami juga meminta DPRD Lamsel dapat memfasilitasi polemik tersebut,” harapannya.

Kemudian kata dia, jika dibiarkan dan tidak segera dituntaskan, maka dapat menimbulkan permasalahan – permasalahan diantaranya :
1. Dapat menimbulkan perang saudara
2. Perpecahan di Masyarakat.
3. Menyebabkan tidak aman, nyaman dan kondusif.
4. Besarnya tarif karcis Rp25 ribu perorang.
5. Para pedangan sudah melakukan negosiasi dengan kedua belah pihak, namun tidak ada penyelesaian.
6. Para pedagang sudah melaporkan kepada Kepolisian dan Kecamatan, namun tidak ada penyelesaian.
7. Dengan adanya besaran harga karcis membuat pengunjung sepi dan berdampak langsung kepada pedagang. (*/wal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *