Infra-Merah.com

Jembatan Informasi Masyarakat

Komisi IV DPRD Lampung Selatan Lakukan Hearing Dengan Perusahaan, Membahas Ketenagakerjaan

Lampung Selatan, inframerah– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yang membidangi ketenaga kerjaan yang diketuai oleh Syaiful Azumar.SH.MH, hearing dengan pihak PT Ciomas Adisatwa Lampung (CAL), PT Aulia Mandiri Persada (AMP), beserta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Serikat Buruh FSB KIKES KSBSI, untuk memediasi rentetan permasalahan yang berada di PT Ciomas maupun AMP, seperti masalah uang kompensasi, BPJS, sistem kerja dan gaji. Pada Jum’at (04/3/2022).

Acara Hearing yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan ini, berlangsung dari jam 11.00 sampai jam 16.00 wib dan berjalan alot dan waktu terpotong sholat Jumat hal inipun mengundang perdebatan antara para pihak, yang ironisnya pihak PT AMP bersikeras pada pendiriannya bahwa untuk uang kompensasi atau tali asih akan diberikan hanya satu hanya bulan gaji untuk saudara Agung Wibowo dan M.Tuhi, mereka akan keluarkan, akan tetapi perusahaan juga menuntut finalty dua bulan gaji kepada kedua mantan karyawan nya tersebut.

Hal ini dapat tanggapan Jaenal Tohir selaku tokoh masyarakat dari Marga Katibung,
Disela-sela Hearing beliau mengatakan sanggup menutup PT Ciomas Adisatwa jika masalah ini tidak serius ditanggapi oleh pihak perusahaan, jangan sampai seperti perusahaan sebelum-sebelumnya yang sudah kami tutup karena banyak permasalahan yang terjadi tidak segera ditanggapi, saya tidak berkata sombong tapi kalau mau coba-coba ya silahkan,

“Lebih lanjut Jaenal Tohir mengatakan Saya masih mengharapkan ada keputusan yang memuaskan semua pihak dan warga sekitar perusahaan setelah hearing dengan wakil rakyat ini.”Ujarnya.

Adapun Menurut Abadi Heru Ketua DPC Lampung Selatan, FSB KIKES KSBSI, serikat buruh pada prinsipnya mempunyai peran serta sosial kontrol dan monitoring di Implementasikannya UU perburuhan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan keluarganya dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Terkait adanya rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Lamsel ini bermula saat ada 2 orang pekerja PT. AMP yg sudah tidak bekerja namun tidak mendapatkan kompensasi, kemudian kami adukan permasalahan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Disnakertrans lamsel agar dilakukannya mediasi secara Tripartite, namun setelah 4 kali bermediasi tidak ada itikad baik dari PT. AMP untuk memberikan hak pekerja tersebut baik kompensasi atau uang penghargaan kepada 2 org pekerja tersebut yang bekerja di perusahaan PT. AMP,

Pada tanggal 18 pebruari 2022 pihak Disnakertrans Lamsel hanya menganjurkan agar PT. AMP memberikan uang tali asih kepada 2 orang pekerja tersebut.

Setelah dikeluarkannya anjuran tersebut, sesuai dengan UU no 2 tahun 2004 kami menganggap perundingan gagal. maka ada dua langkah yg bisa kami tempuh yaitu jalur Litigasi dan Non Litigasi.
Baik di pengadilan PHI ataupun melakukan Aksi dimuka umum sesuai dengan UU No 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum papar Abadi Heru.

“Lebih lanjut Abadi Heru menegaskan, terkait Hearing hari ini, kami menilai masih ngambang tidak ada kesimpulan yg jelas, jangan sampai wakil rakyat dari komisi IV DPRD Lamsel tidak sungguh sungguh menangangani hal ini. Karena permasalahan ini sudah berlangsung sejak dari tahun 2019 lalu dan tahun 2022 ini kembali dibahas dan permasalahannya pun sama. Yaitu tentang BPJS yang tidak diberikan ke pekerja, gaji yang dibawah standar minimum, dan terkait jam kerja.”Ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamsel Anas Anshori ketika awak media meminta tanggapan Anas mengatakan jika melihat hasil hearing tadi maka pihaknya melihat atau diduga ketidak beresan itu ada di PT AMP nya, kalau di PT Ciomas nya sendiri kita lihat sudah clear, kalau orang bilang lo lagi lo lagi yang bermasalah.”Bebernya.

Ketua Komisi IV DPRD Lamsel Syaiful Azumar SH.MH
Sebelum meninggalkan rapat hearing memberikan tanggapannya, bahwa dari kami Komisi IV sudah meminta perusahaan agar segera memenuhi hak-hak pekerja seperti gaji dari PT AMP sesuai UMK, serta BPJS yang ada dalam sistem kerja yang telah diatur dalam Undang Undang Perburuhan.

“kita akan lihat beberapa pekan kedepan PT AMP ini melaksanakan kewajibannya serta memenuhi hak-hak karyawannya atau tidak, jika tidak ada perubahan maka kami dari komisi IV akan turun langsung kelapangan ke PT AMP atau yang berada dibawah naungan PT Ciomas Adisatwa.”Imbuhnya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *